Showing posts with label BERITA NASIONAL. Show all posts
Showing posts with label BERITA NASIONAL. Show all posts

Situs Telkomsel Kena Hack, Indosat dan XL Sindir Lewat Tweet Kocak!


Kasus situs Telkomsel kena hack oleh seseorang yang tak bertanggung jawab ternyata membawa keriuhan tersendiri di jagat maya. Selain menarik perhatian para netizen Indonesia, kasus ini pun turut mengundang rival-rival perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia ini.

Telkomsel menjadi salah satu internet provider yang tersedia di Indonesia. Provider ini sendiri menyediakan berbagai layanan internet yang cepat.

Meski begitu, tampaknya ada saja beberapa pihak yang masih kurang puas dengan layanan dari Telkomsel. Saking kurang puasnya, sampai-sampai situs telkomsel di-hack oleh orang tak bertanggung jawab.

Dalam serangan yang dilancarkan sejak tanggal 27 April lalu ini, terlihat jelas sang hacker menumpahkan segala unek-unek terhadap penyedia jasa internet provider ini. Tulisan yang penuh berisi kalimat makian dengan sebuah headline: Murahin harga KUOTA INTERNET, bangs*t…!!! terpampang jelas di halaman muka situs Telkomsel.

Kemalangan yang sedang menimpa Telkomsel nyatanya tak dilewatkan begitu saja oleh rival-rival abadi Telkomsel di dunia operator telekomunikasi seluler Indonesia.

Lewat akun Twitter resminya, beberapa provider seperti XL Axiata dan Indosat Ooredoo menyindir dengan halus situs Telkomsel kena hack karena menjual kuota yang relatif lebih mahal.


“Ada keramaian apa pagi ini? Bayar kuota internet mahal? IM3 Ooredoo sih ngasih banyak kuota gak pake mahal. Terbukti!,” ujar tweet akun @IM3OoredooJBTK. Meski tak disebutkan, kita pun pasti sudah paham maksud dari tweet Indosat ini untuk menyindir provider Telkomsel yang terkenal mahal

.
XL Axiata pun tak mau kalah untuk mengambil kesempatan emas di tengah kemalangan lawannya itu. “Utk user operator tarif mahal, sabar ini ujian. Dari XL dengan tarif bersahabat. YouTube tanpa kuota tiap saat,” tweet aku @myxl.

Sayangnya, tweet sindiran ini malah menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, banyak netizen yang merespon jika harga dan sinyal yang ditawarkan oleh provider XL tak lebih bagus dari Telkomsel.




Memang, jika dibandingkan dengan provider lain, bisa dibilang Telkomsel menjual kuota yang relatif lebih mahal. Belum lagi, layanan HOOQVIU mendapatkan banyak kritikan dari para pengguna Telkomsel karena dianggap tidak berguna.

Meski begitu, jika kalian bandingkan kecepatan provider lain, koneksi internet Telkomsel bisa dikatakan lebih cepat dan stabil. Jadi harga memang menunjukan kualitas.

Bagaimana pandanganmu soal kasus Telkomsel kena hack ini? Sampaikan di kolom komentar!
Read More »

Tak Mampu Bayar Utang 20 Juta, Siti Rokayah Digugat Anak Kandung 1,8 Miliar


Seorang ibu digugat anak kandung. Gugatan tersebut dilayangkan disebabkan adanya hutang yang belum dibayarkan.

Ibu bernama Siti Rokayah, 83 tahun, dituntut anaknya sebesar Rp1,8 miliar lantaran tidak bisa membayar hutang Rp20 juta.

Kendati usianya sudah uzur, Siti Rokayah yang mempunyai 13 orang anak itu tetap menghadiri persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Garut di Jalan Merdeka, Kamis (23/3/2017).

Eep, anak ke-11 Siti menerangkan, kasus yang menjerat ibunya itu bermula pada tahun 2001 silam. Asep Ruhiat, anak ke-6 Siti meminjam kepada Yani Suryani, anak ke-9 Siti

Kata Eep, kepada Yani Asep meminjam uang Rp42 juta dengan jaminan sertifikat rumah Siti Rokayah. Hanya saja hingga sekarang Asep baru membayar Rp22 juta.

“Ibu saya tidak punya hutang apapun. Hanya saja Asep yang meminjam uang menjaminkan sertifikat rumah sebagai jaminan utang. Jadi ibu saya yang digugat,” kata Eep.

Kasus ibu didugat anak kandung itu sendiri menyita perhatian Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Dikatakan Dedi, kasus berlatar belakang hutang piutang itu diluar nalar kemanusiaan.

Maka dari itu, Dedi akan memberikan bantuan pendampingan terhadap ibu yang akrab disapa Amih tersebut.

“Kasus ini di luar nalar kemanusiaan. Seorang anak menggugat ibu lantaran hutang, padahal kita tidak akan bisa membayar pengorbanan ibu,” kata Dedi, Jum’at (24/3) kemarin.

Selain memberikan pendampingan dalam persidangan, Dedi pun akan menemui anak Siti Rokayah supaya mencabut gugatan tersebut.

“Akan saya coba temui anaknya supaya gugatannya dicabut. Bila tuntutannya masuk akal, akan saya penuhi,” ujar dia.

Sebagai orang yang sangat mencintai ibu, Dedi mengaku bersedih lantaran saat dirinya hendak berbakti ibunya telah tiada. Dedi pun tergerak untuk membantu dengan terjadinya kasus ibu digugat anak tersebut. [rancahpost]
Read More »

BRI Syariah Mou Dengan Empat Yayasan Pendidikan Batam


Empat Yayasan Pendidikan di Batam diantaranya Yayasan Bina Nusantara, Al Kahfi, Al Kaffah dan Yayasan Ulil Albab Batam, menandatangani Mou dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Layanan Perbankan dengan BRI Syariah.

Direktur Operasional BRI Syariah, Wildan mengatakan,  kerja sama itu dalam rangka mengembangkan misi di sektor pendidikan. "Berupa pembayaran SPP online dan perol penggajian para pengajar di sekolah," ujar Wildan usai acara penandatanganan Mou di Sekolah Bina Nusantara, Jumat (25/11/2016) sore.

Katanya, gaji guru dan staf di yayasan pendidikan langsung masuk ke rekening guru, bisa lewat ATM ataupun phone banking. Sedangkan SPP online bisa dibayarkan langsung oleh orang tua ke rekening sekolah.

Alasan Wildan memilih bekerja sama karena siswanya banyak di empat yayasan pendidikan itu. "Ini yang pertama kalinya di Batam kita bekerja sama dengan pendidikan," jelasnya. Sedangkan di beberapa daerah di Indonesia sudah lama terjalin.

Tidak hanya itu, bentuk kerja sama selain dunia pendidikan, BRI Syariah juga menerapkan layanan laku pandai. Dimana masyarakat yang belum bisa terhubung ke perbankan, BRI Syariah menunjuk agen atau toko unit usaha.

"Bisa setor duit lewat toko yang kita tunjuk. Nanti si toko mendebet ke rekening BRI Syariah," katanya. Sehingga sambung Wildan  tidak ada lagi yang tak bisa terjangkau. Program ini bukan hanya untuk masyarakat pulau saja tapi untuk Batam.

Selama ini, keempat yayasan tersebut masih menggunakan cara manual dalam hal pembayaran SPP. Para siswa membayar SPP secara tunai. Ketua Yayasan Bina Nusantara, M Taufik Hazairin, mengatakan, pihaknya sepakat bekerja-sama lantaran tertarik dengan penawaran Bank BRI Syariah. Misalnya, dalam hal pembayaran perol, Bank BRI tidak menerbitkan potongan.

"Selama ini kami menggunakan bank lain untuk pembayaran gaji dan itu ada potongan sebanyak Rp 5ribu per orang. Sementara di Bank BRI Syariah tidak," ujar Taufik.

Ia berharap Mou itu tidak sampai disitu saja dalam hal perbankan. "Tentunya ada kerja sama lain berlandasan syariah," kata Taufik mewakili yayasan pendidikan lain.(cnk)
Read More »

Dua ABG Dibegal Depan Rumah Makan Sederhana


Putra dan Arif ditemani orang tuanya melapor ke Mapolsek Batuaji, Jumat (25/11) siang. Dua laki-laki berumur 15 tahunan ini mengaku dibegal oleh dua penjahat di sekitar Aviari, tepatnya di depan RM Sederhana, Kecamatan Batuaji.

Putra menjelaskan, kejadian tersebut berlangsung pada hari Kamis (24/11) sore. Ketika itu, ia bersama Arif sedang mengendarai motor menuju SPBU depan Perumahan Paradise.

"Saya tinggal di Perumahan HPM tak jauh dari lokasi. Sewaktu di perjalanan mau ke SPBU, motor yang saya tunggangi diikuti oleh pelaku," ujarnya saat di Mapolsek Batuaji.

Tepat di depan RM Sederhana, dua pelaku langsung menyetop motor yang dikendarai Putra. Putra dan Arif terkejut, mereka akhirnya memilih berhenti. "Pelakunya langsung mematikan stop kontak dan kemudian mengambil kuncinya," terang Putra.

Usai mengambil kunci motor, pelaku langsung membentak Putra dan meminta uang darinya. Tak bisa berbuat banyak, uang sebanyak Rp 40 ribu yang ada di kantung celana Putra diberikan kepada kedua pelaku.

Namun, uang sebanyak Rp 40 ribu ini belum cukup. Pelaku juga memaksa agar Putra memberikan HP Samsung layar sentuh. Usai merampas harta korban pelaku kemudian memberikan kunci motor Putra.

"Ketika kejadian, kami berteriak maling. Tapi tak ada orang yang perduli, akhirnya saya terpaksa merelakan barang serta uang diambil pelaku," ungkapnya.

Menurut Putra, wajah para pelaku sudah tak asing lagi banginya. Sebelumnya, Putra sudah pernah melihat pelaku sedang berada di Kawasan Pasar Sagulung.

"Satu pelakunya berkulit putih, satu lagi berkukit hitam. Setelah uang dan HP diambil, mereka langsung tancap gas," ulasnya.

Sementara itu, Arif mengaku masih trauma. Ia berharap agar pelaku dapat ditangkap agar tidak lagi meresahkan warga. Sampai berita ini diketik, korban masih dimintai keterangan oleh petugas Polsek Batuaji.

"Kalau tak ditangkap, mungkin pelaku ini akan berulah lagi, sehingga korban begal akan bertambah lagi," tutupnya.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kapolsek Batuaji, Kompol Sujoko mengatakan belum mengetahui kejadian itu. Untuk selanjutnya, ia akan mengecek laporan masuk. "Saya belum dapat laporannya, tapi akan saya cek dulu," ungkapnya. (jho)
Read More »

Karena Bikin Gaduh Indonesia, Kapolri Tito Diminta Mundur dari Jabatan


Panglima TNI dan Menkopuhulkam secara tegas tidak mengindikasikan bahwa aksi super damai bela Islam yang akan digelar pada 2 Desember mendatang ini terkait dengan kelompok gerakan makar.

Pengamat hukum Indonesian Reform, Martimus Amin mempertanyakan kenapa Kapolri Jenderal Tito Karnavian begitu ‘ngotot’ memprovokasi aksi tersebut sebagai suatu tindakan yang makar.

“Kalau kita cermati sering kali pernyatan Kapolri membuat gaduh suasana keamanan negara. Kapolri lebih melindungi pelanggar hukum dan pengkhianat negara daripada berpihak kepada patriot negara, bahkan bersikap keji dan bengis kepada mereka yang menuntut tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini,” ujar Amin, Selasa (22/11/2016).

Amin melanjutkan, sedari awal Kapolri selalu mengabaikan rasa keadilan masyarakat seperti menganggap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok seakan bukan perbuatan melawan hukum, bahkan terkesan terus melindunginya dengan segala cara.
“Melalui jajarannya, perserta aksi bela Islam sebelumnya diancam dibubarkan paksa dan ditembak ditempat. Terkini melarang serta menuding makar aksi super damai bela Islam Jilid III padahal hanya melakukan sholat Jum’at dan doa bersama untuk negeri ini. Saking gilanya para pimpinan ulama dan tokoh Islam itu Habib Riziq, Munarman, dan Amin Rais dipanggil oleh kepolisian dengan tuduhan melakukan penghinaan terhadap penguasa,” kecam Amin.

Amin mempertanyakan sikap Tito Karnavian sebagai orang nomor satu di institusi Kepolisian. Amin mengatakan para ulama dan tokoh aktivis Islam yang tulus menjaga kedaulatan NKRI dari rongrongan musuh negara, diintimidasi tak henti-hentinya.

“Musuh negara dilindungi habis-habisan. Jika ia (Kapolri) memang sudah tidak mampu melepaskan jeratan musuh negara, sebaiknya lebih terhormat ia melepaskan jabatannya, atau lengser saja,” pungkas Amin. [citizenj]
Read More »

Ade Komaruddin DICOPOT Dari Jabatan KETUA DPR


Sebuah kabar mengejutkan datang dari gedung parlemen.

Ketua DPR Ade Komaruddin, yang berasal dari fraksi Golkar, dicopot dari posisi ketua DPR.

Kabar pencopotan Ketua DPR ini awalnya dihembuskan politisi golkar Indra Jaya Piliang melalui akun twitternya @IndraJPiliang.

"Ada2 saja, knp pula ada isu Ketua DPR RI @Akom2005 dilengserkan, ya? Apa ada hujan angin puting beliung petus tongga tadi siang?," tulis Indra.

Akhirnya Indra mengabarkan kembali bahwa Akom, sapaan Ade Komaruddin telah resmi dicopot berdasarkan hasil sebuah rapat internal partai Golkar.

"Sah. Pencopotan @Akom2005 dari posisi Ketua DPR RI atas putusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar yg tdk dihadiri o/ Ketum @sn_setyanovanto," kicau Indra.

Indra menambahkan, pencopotan Akom sama sekali tak memiliki alasan. Hanya ada klausul tentang pemulihan nama baik mantan Ketua DPR Setya Novanto, yang sempat mengundurkan diri pasca geger kasus "papa minta saham".

"Dasar pencopotan @Akom2005 tdk ada. Yg ada, klausul pemulihan nama baik Mas @sn_setyanovanto yg terkait posisi sbg Ketua DPR RI saat itu," tambah Indra.

Kini, setelah Setya Novanto tidak dapat dibuktikan secara hukum bersalah, maka segala kedudukan Setya Novanto harus dikembalikan dan nama baiknya pun harus segera dipulihkan.


Read More »

Abaikan Dukungan Sejuta KTP, Ahok Keok


[beritanews33.blogspot.com] Tingkat keterpilihan calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) anjlok 4,7 persen. Menyusul keputusannya memilih jalur partai politik (parpol) di Pilkada DKI 2017.

Persentase tersebut berdasarkan hasil survey yang dilakukan Manilka terhadap 440 responden. Managing Director Manilka, Herzaky Mahendra Putra mengatakan kekecewaan tersebut lantaran Basuki Tjahaja Purnama dinilai mengabaikan dukungan 1 juta KTP yang diberikan warga.

“Sebanyak 4,7 persen responden menyatakan Gubernur Ahok tidak konsisten karena memilih maju melalui jalur parpol,” kata Herzaky saat memaparkan hasil survei Manilka di Jakarta.

Pengumpulan data survei dilakukan pada 6-11 Agustus 2016. Sampel yang digunakan sebanyak 440 responden, dipilih dengan metode acak bertingkat, tersebar di enam wilayah Jakarta. Margin of error plus minus 4,7 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

“Dari tingkat popularitas, memang mayoritas responden yaitu 98,9 persen, mengaku kenal dengan Ahok. Namun, tingkat kesukaan terhadap Ahok mengalami penurunan yakni dari 62,5 persen (Juni 2016) menjadi 56,1 persen (Agustus 2016). Tingkat keterpillihan Ahok juga mengalami penurunan dari 49,3 persen menjadi 43,6 persen,” ujar Herzaky.

Dia menuturkan, kekecewaan responden terhadap keputusan Ahok memilih jalur parpol, semakin diperkuat dari hasil simulasi pemilihan paket kandidat calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) bila Pilkada DKI digelar saat ini.

Berdasarkan hasil simulasi dua paket kandidat, Ahok-Djarot Saiful Hidayat vs Tri Rismaharini-Sandiaga Uno, maka tingkat keterpilihan kedua paket kandidat seimbang yakni sebesar 20, persen. “Sementara, responden yang mengatakan masih ragu-ragu sebanyak 45,2 peresen dan tidak jawab 13 persen,” katanya.

Dia menambahkan, gambaran serupa juga terlihat dari simulasi dua paket kandidat antara Ahok-Djarot dengan Sandiaga-Yusuf Mansur. “Bila Pilkada DKI digelar hari ini, maka sebanyak 24,1 persen responden akan memilih Ahok-Djarot dan Sandi-Yusuf 14,8 persen. Sementara responden yang menyatakan masih ragu-ragu sebanyak 46,8 persen dan tidak menjawab 14,3 persen,” imbuhnya.

Dia mengatakan, survei manilka juga mencoba membuat simulasi tiga paket kandidat antara Ahok-Heru Budi Hartono, Risma-Budi Waseso (Buwas) dan Sandi-Yusuf. “Hasilnya, Ahok-Heru 21,1 persen, Risma-Buwas 12,5 persen, Sandi-Yusuf 11,8 persen. Sementara yang masih ragu sebesar 43,7 persen dan tidak jawab 10,9 persen,” katanya.

Dia menambahkan, belum jelasnya paket kandidat cagub-cawagub juga turut memengaruhi sikap pemilih yang masih belum menentukan sikapnya saat ini.

Survei Manilka juga mencoba melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja gubernur dan wagub saat ini (Ahok-Djarot). Sebanyak 60,7 persen responden mengaku puas. Meski tingkat kepuasan ini menurun dibanding Juni 2016 sebesar 67,5 persen.

Kepuasan publik terhadap kinerja Ahok-Djarot tampak meningkat antara lain di bidang pendidikan yang merata dan terjangkau, keamanan dan ketertiban, penataan kota/pemukiman, penangnan banjir, transportasi, pelayanan aparatur birokrasi dan penegakan hukum,” ujarnya.

“Sementara lima isu pembangunan DKI yang mendesak harus ditangani ke depan dari kaca mata responden yakni harga sembako yang terjangkau, pengangguran, kemacetan, pemberantasan korupsi dan kemiskinan,” pungkasnya.
Read More »

Ungkap Pemerintah Siap Longgarkan Syarat Remisi Koruptor, Akhirnya ICW Sadar, Pemerintah Sudah Dikuasai Political Bandit


[beritanews33.blogspot.com] Peneliti ICW Emerson Yuntho angkat bicara mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengganti PP 99 Tahun 2012.

RPP tersebut untuk mempermudah atau melonggarkan syarat pemberian remisi dan pembebasan untuk koruptor

"Melonggarkan syarat pemberian remisi untuk koruptor hanya akan merusak citra pemerintah Jokowi dimata publik."

"Jokowi dianggap mulai berpihak kepada koruptor," kata Emerson di Jakarta, Ahad, 14 Agustus 2016.

Menurut Emerson, mudahnya koruptor dapat remisi dan pembebasan bersyarat akan mendorong banyak orang melakukan korupsi.

"Pesan ke publik nantinya menjadi negatif, silahkan anda korupsi, jika dipenjara nanti pemerintah akan kurangi hukuman anda," imbuhnya.

 Sementara, Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menilai kemudahan bagi koruptor untuk mendapatkan remisi jadi cermin menguatnya politik imunitas bagi koruptor.

"Ini lampu hijau bagi koruptor dan lampu merah bagi pemberantasan korupsi," ujarnya.

Kritikan juga disuarakan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar.

Ia menilai upaya mempermudah koruptor mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat adalah bukti pemerintah dikontrol para political bandit. Ia mengatakan korupsi adalah kejahatan peradaban.
Apalagi, di tengah upaya masyarakat sipil membangun budaya antikorupsi.

"Pemerintah justru memposisikan korupsi sebagai kejahatan biasa, terang upaya RPP tersebut adalah permufakatan jahat yang harus ditolak dan dilawan," katanya.
Read More »

Jokowi: Jangan Gunakan Internet Untuk Mencela, Netizen: Jangan Gunakan Internet Untuk Menipu Rakyat, Pak!


[beritanews33.blogspot.com] Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gerrakan Pramuka tidak menggunakan Tekonologi Informasi (TI) dengan sembrono. Ajakan itu disampaikan oleh Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Jambore Nasional X di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Ahad, 14 Agustus 2016.

“Gunakan media sosial baru untuk mengajak anak muda lainnya untuk bergabung ke Gerakan Pramuka untuk lebih menarik minat anak muda terlibat dalam kegiatan Pramuka yang keren dan menyenangkan,” kata Presiden di hadapan 25.000 peserta Jambore Nasional X 2016.

Namun, Presiden juga mengingatkan kepada semua pihak agar tidak menggunakan media sosial untuk hal yang tidak produktif.

“Apalagi dipergunakan untuk mencela jangan, untuk menjelekkan orang lain jangan, untuk menebar kebencian jangan, asal bunyi serta ungkapan yang tidak produktif jangan sampai terjadi,” katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden membuka acara Jambore Nasional X sekaligus peresmian acara peringatan Hari Pramuka ke-55.

“Saudara-saudara tentu semua sudah hapal Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka. Jalankan itu dalam kehidupan sehari-hari itu dengan baik,” kata Presiden.

Pesan presiden ini ditanggapi sinis oleh netizen. Mereka menganggap petuah Jokowi ini lebih tepat ditujukan kepada para pendukungnya yang kerap meggunakan kata-kata kasar dan menuliskan banyak ujaran kebencian serta mengunggah gambar-gambar yang tak layak hanya untuk mengejek lawan politik Jokowi.

Netizen @mata_indigo contohnya. Menanggapi berita tentang petuah Jokowi ini, netizen bernama asli Yudi ini langsung menjawab, "Cc Kodokers dan taikers".

Sementara netizen lain, @don_supri setuju dengan pernyataan Jokowi  tersebut. 

"Setuju, Pak! Jangan juga pake internet buat nipu rakyat..," tulis netizen @don_supri hari ini, Ahad, 14 Agustus 2016.

Ranah maya memang rentan menjadi ajang perang kata-kata. Di ranah ini, politisi, selebriti, penulis, jurnalis dan berbagai profesi lain berbaur menjadi satu. Semua memiliki kemampuan yang sama untuk menyerang, mencela dan mempermalukan pengguna internet yang lain.

Ranah maya juga menjadi ajang pencitraan politisi. Jokowi, Ahok, dan sejumlah politisi lain, besar karena media sosial. Mereka sangat paham, dunia maya dan media sosial adalah ruang sempurna bagi pencitraan. Polesan artifisial pun kerap digunakan untuk memperelok 'wajah' para politisi itu demi meraih simpati publik.

Maka seyogyanya, permintaan Jokowi agar rakyat tidak menggunakan internet untuk mencela, ditambah pula dengan permintaan agar para politisi dan pejabat tak menggunakan internet dan media sosial untuk mengelabui rakyat.
Read More »

Hati-Hati, Berhasil Bongkar Dusta Infrastruktur Imajinasi Jokowi, Sri Mulyani Bisa Terdepak


[beritanews33.blogspot.com] Menteri Keungan Sri Mulyani kemungkinan bisa terdepak setelah memangkas APBN dan membongkar kebohongan Jokowi dalam bidang ekonomi termasuk dalam proyek-proyek imajinasi di bidang infrastruktur.

“Nasib Sri Mulyani bisa terdepak, terlebih lagi isu yang digulirkan tentang neolib, terlibat bailout century,” kata pengamat politik Ahmad Baidhowi, awal pekan lalu.

Kata Baidhowi, kalangan PDIP dan Golkar sangat tidak suka dengan kiprah Sri Mulyani.

“Bisa jadi PDIP dan Golkar mempunyai tujuan yang sama menyingkirkan Sri Mulyani,” papar Baidhowi.

Baidhowi mengatakan, dalam kiprahnya Sri Mulyani bisa menjadi rising star untuk Capres 2019.

“Bisa jadi Sri Mulyani pesaing kuat Jokowi di 2019. Kalau melihat seperti ini, Jokowi pun tidak suka,” ungkap Baidhowi.

Menurut Baidhowi, saat ini, Jokowi juga menyiapkan jabatan dua periode dan menyingkirkan anggota kabinet yang berpotensi menjadi pesaing.

“Kabarnya Anies tersingkir karena mau maju Capres 2019,” pungkas Baidhowi.
Read More »

AKHIRNYA JOKOWI NYONTEK KEBIJAKAN SBY


[beritanews33.blogspot.com] Presiden Joko Widodo berencana mengubah pola subsidi kepada masyarakat miskin.Sebelumnya, subsidi pemerintah diberikan kepada badan usaha atau penyedia barang. Misalnya, subsidi listrik diberikan ke PLN, subsidi beras diberikan ke Bulog dan sebagainya.

"Ini sedang kami rencanakan untuk langsung (memberikan subsidi) ke masyarakat miskinnya," ujar Kepala Staf Presiden Teten Masduki, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2016.

Khusus untuk subsidi beras, kata Teten, pemerintah kemungkinan besar akan menggunakan voucher yang dapat ditukar dengan beras atau telur di pasar tradisional dan pasar modern. Teten mengatakan, pola subsidi semacam ini memberikan keuntungan bagi penerima subsidi.

Pertama, masyarakat bisa bebas memilih beras kualitas mana yang akan dibeli.

"Katakan isi voucher itu Rp 100.000 sampai Rp 110.000 per bulan, dia bisa tukarkan beras dan telur di warung mana saja yang memiliki alat tab. Dia mau beli beras yang kualitas bagus, bisa, yang biasa-biasa saja juga bisa. Yang pasti sesuai dengan nilai voucher," ujar dia.

Dengan cara ini, dharapkan tidak ada lagi keluhan bahwa beras bagi masyarakat miskin berkualitas jelek.

Keuntungan kedua, lanjut Teten, pola subsidi semacam ini akan lebih tepat sasaran. Sebab, sistem voucher akan dirancang berdasarkan sistem 'by name by address'

"Selama ini kan jika yang disubsidi Bulog, target yang didistribusikan raskin 15 juta orang. Tapi pada kenyataannya bisa untuk 20 sampai 30 juta orang, otomatis, jumlah berasnya sedikit dan tidak tepat sasaran," ujar Teten.

Jika pola subsidi semacam ini berjalan, pemerintah akan mendorong Bulog untuk mempertahankan stabilitas harga beras. Alasanya, jika harga beras naik, maka otomatis jumlah beras yang dapat dibeli dengan voucher menjadi lebih sedikit.

Pola subsidi beras ini rencananya akan diuji coba pada 2017 mendatang. Sementara itu, pola subsidi yang lainnya masih dikaji lebih dahulu oleh pemerintah. Namun, pemerintah yakin jumlah warga miskin di Indonesia akan turun jika pola subsidi dibuat semacam ini.

Seperti diketahui, pemberian subsidi langsung merupakan kebijakan populer pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,

Telah diketahuk khalayak luas pula bahwa Jokowi selama ini kerap menyindir kebijakan Presiden SBY. Jokowi kerap pula menyalahkan pemerintahan SBY atas segala permasalahan yang timbul di era pemerintahan saat ini.

Maka ketika Jokowi tiba-tiba mempertimbangkan untuk mengikuti jejak langkah SBY, perlu kiranya pemerintah menyampaikan ungkapan apresiasi secara khusus kepada SBY yang selama ini kerap dipersalahkan dan disindir oleh Jokowi.
Read More »

Dulu Katanya Sederhana dan Merakyat, Kini Presiden dan Wapres Justru Hambur-Hamburkan Anggaran



[beritanews33.blogspot.com] Direktur Centre Budget Analysis Uchok Sky Khadafi, meminta pengetatan anggaran dimulai dari Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dengan mencontohkan hidup sederhana di tengah kondisi keuangan yang sulit.

"Pengetatan anggaran ini jangan hanya diperuntukkan bagi kementerian atau lembaga negara. Tapi, lembaga kepresidenan juga harus memperketat diri mereka," kata Uchok, di Jakarta, Sabtu, 13 Agustus 2016.

Ia mengatakan, Presiden dan Wapres jangan terlalu boros atau menghambur-hambur duit hanya untuk jalan-jalan ke daerah atau ke luar negeri hanya menghadiri sebuah undangan.

"Presiden Jokowi dan Wapres JK harus di depan memberikan contoh, bahwa seorang presiden dan wapres kerjanya bukan hanya omong doang, tapi juga melakukan penghematan anggaran," kata Uchok.

Soal tempat tinggal, lanjut dia, Presiden dan Wapres bisa tinggal di Istana, sekaligus tempat tinggal dan tempat kerja. Sehingga tak perlu lagi ada rumah dinas karena rumah dinas juga makan anggaran yang cukup besar.

Apalagi, tambah dia, Presiden sebelumnya juga sempat mencontohkan, bisa menjadikan Istana sebagai tempat kerja dan tempat tinggal sekaligus. Presiden Soekarno, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri adalah contohnya.

Perlu dikaji ulang lokasi rumah dinas wakil presiden yang berada di pemukiman warga. Rumah dinas Wapres Jusuf Kalla (JK) yang terletak di Jalan Diponegoro atau seberang Taman Suropati, Jakarta Pusat dikeluhkan karena mengganggu pejalan kaki.

"Dengan penjagaaan ketat yang memakan trotoar membuat pejalan yang melintas terganggu. Ini jadi terbatasnya ruang publik. Apa tidak ada tempat di Istana Wapres untuk ditinggali supaya tidak menggangu warga di sini," kata salah seorang warga, Samsuri.

Sebelumnya, Pemerintah akan memangkas anggaran Rp133 triliun bagi pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016.
Read More »

Inilah Fitnah Ahok yang Memicu Gerindra Pidanakan Ahok




[beritanews33.blogspot.com] Ahok semakin panik. Setelah menyerang Risma dan disindir balik, Ahok menuduh media lah yang melakukan spin. Kini, Ahok "bermain-main"opini dengan menuding partai Gerindra memprovokasi rasisme.

Terkait dengan fitnah Ahok itu, DPP Partai Gerindra melaporkan Gubernur DKI Jakarta Baskui Tjahaja Purnama alias Ahok ke Mapolda Metro Jaya. Ahok dilaporkan atas dugaan fitnah terkait pernyataannya di media massa bahwa banyak oknum partai Gerindra yang menyerangnya dengan isu SARA.

"Kami tidak terima dibilang rasis karena justru Gerindra adalah salah satu pelopor perjuangan melawan rasisme. Ahok jangan ajari bebek berenang. Jika kami rasis, tentu kami tidak akan mencalonkan Ahok sebagai wagub pada tahun 2012," ujar Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, Sabtu, 13 Agustus 2016.

Menurutnya, nilai anti-rasisme tertuang jelas dalam Anggaran Dasar Partai Gerindra. Sehingga, Habiburokhman khawatir pernyataan Ahok soal isu SARA justru dilakukan sebagai bentuk diving politik murahan agar terkesan menjadi korban rasisme dan dizalimi hanya untuk mendapat simpati publik dan menutupi kekurangannya.

"Kami mempertanyakan track record Ahok dalam perjuangan melawan rasisme. Karena kami baru mendengar dia bicara anti-rasisme akhir-akhir ini," jelas Habiburokhman.

Tindakan rasisme adalah tindak pidana  yang mempunyai sanksi pidana sebagaimana diatur UU Nomor 40 Tahun 2008.

Tuduhan ada oknum Gerindra yang rasis adalah tuduhan serius yang harus dibuktikan secara hukum oleh Ahok.

"Jika Ahok tidak bisa membuktikannya maka kami akan menempuh jalur hukum," pungkas Habiburokhman.


Read More »

Nyalinya Langsung Ciut Disindir Bu Risma, Ahok Ngeles dan Salahkan Media


[beritanews33.blogspot.com] Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan dirinya tak bermaksud untuk merendahkan kinerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dia mengaku malah belajar dari Risma.

"Makanya saya bilang ya, saya kan dari dulu bilang, kamu lihat konsisten saya. Saya selalu bilang, saya belajar banyak dari Bu Risma."

"Ini kan gara-gara (media) yang nanya, gimana Bu Risma kalau mau ikut (Pilkada DKI Jakarta 2017), dia mempertontonkan trotoar dan tamannya lebih baik," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Basuki malah berharap seluruh kepala daerah berpengalaman untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan demikian, mereka akan saling adu program untuk meraih simpati warga Ibu Kota. Bukan justru menjual janji yang belum tentu terealisasi.

Kepala daerah itu akan menjual prestasi-prestasi yang telah dicapai selama memimpin daerahnya.

"Misalnya kepala daerah A punya tugu atau sungai yang bagus. Dia bilang, 'Ah payah Jakarta lo, kalau gue jadi gubernur pasti sungainya akan gue bikin bisa diminum kayak di tempat gue'," kata Basuki.

"Jadi bukan saya mau mengecilkan Ibu Risma, apalagi mau menyakiti orang Surabaya."

Basuki sebelumnya menyebut pernyataannya telah dipelintir sejumlah media. Hal ini terkait dengan pernyataan pembandingan pembangunan Jakarta dengan Surabaya.

Menanggapi hal tersebut, Risma tak terima jika disebut Surabaya hanya sebesar Jakarta Selatan.

Adapun maksud Basuki membandingkan Surabaya dengan Jakarta Selatan, karena sama-sama merupakan pemerintahan kota. Sehingga tidak apple to apple jika membandingkan kinerja provinsi dengan kota.
Read More »

[Rezim Pendukung Koruptor] Luhut: Kalau Koruptor Dibui Penjara Penuh!



Pemerintah sedang mengkaji kebijakan untuk tidak memenjarakan terpidana korupsi. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Pandjaitan mengatakan, kemungkinan koruptor hanya akan mengembalikan uang negara tanpa menjalani hukuman penjara.

"Kalau dia (koruptor) terbukti merugikan negara, kita bisa hukum dengan mengembalikan uang negara, ditambah penalti dan pemecatan dari jabatannya. Kalau masuk penjara, maka penjara kita bisa penuh nanti," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2016.

Kebijakan ini diambil dengan alasan bahwa para koruptor dinilai tidak akan merasakan efek jera ketika dibui.

Pertimbangan lain untuk tidak memenjarakan koruptor juga dipilih karena kondisi sel di Indonesia yang sudah tidak memadai untuk menerima tambahan narapidana dalam jumlah banyak.

Terkait rancangan kebijakan tersebut, menurut dia, Pemerintah saat ini telah membentuk tim pengkaji penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Pemerintah juga sedang membandingkan praktik hukuman alternatif yang digunakan sejumlah negara lain terhadap para pelaku tindak pidana korupsi," tambahnya.

Namun, Luhut menerangkan, pembahasan mengenai aturan ini masih pada tahap awal, sehingga perlu lebih dimatangkan lagi konsep pemberian hukuman dan efek jeranya.

"Kami masih bicarakan masalah (hukuman) itu, saat ini masih terlalu awal," ucapnya.

------
S
Benar saja, rezim Jokowi memang rezim yang penuh pengampunan. Pengemplang pajak, diampuni. Kelompok separatis, diampuni. Koruptor pun akan segera diampuni. Jika demikian, bagaimana dengan nasib koruptor-koruptor yang kini mendekam di penjara dan dipermalukan dengan festivalisasi yang dilakukan KPK?

Adilkah jika kini Jokowi berpihak dan siap mengampuni koruptor-koruptor yang boleh jadi beberapa di antara mereka adalah donatur yang menyokong pergerakan Jokowi mulai dari Solo hinga menduduki kursi kepresidenan dengan cara yang ajaib -untuk sekedar tidak dikatakan curang- ?


Read More »

Belum Yakin Akan Kehalalan Kerbau India, Pemerintah Konsultasi Dengan MUI


Terkait impor daging kerbau dari India, Perum Bulog meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan sertifikasi status kehalalannya.

Oesmana Gunawan, Wakil Direktur LPPOM MUI menerangkan, saat ini, sedang dalam proses konsultasi.

Namun, Oesmana, belum mau memastikann kapan MUI bakal berangkat ke India untuk melakukan sertifikasi. "Itu sudah berjalan. Proses konsultasinya sudah sejak sebelum tanggal 2 Juli, tapi berangkatnya belum tahu. Apakah minggu depan, atau minggu ini," ujar Oesmana di Jakarta, Selasa, 26 Juli 2016.

Oemana menuturkan. bisa jadi tanggal 20 Juli kemarin adalah tanggal resmi ditetapkannya MUI sebagai lembaga sertifikasi.

Oesmana mengatakan, prosedur yang mesti dilalui tidaklah rumit. Pertama-tama negara importir mesti daftarkan daging kerbaunya ke MUI, kemudian MUI akan melihat bagaimana cara mereka menyembelih kerbaunya. Setelah itu baru dilaporkan ke komisi fatwa dan disertifikasi oleh MUI.

"Gampang sekali prosesnya.Yang penting sudah lihat sesuai prosedur nanti dirapatkan di tim dan dirapatkan di komisi fatwa dan dipantau tiap harinya," terang Oesmana.

Setelah itu, masih kata Oesmana MUI bakal menunjuk lembaga sertifikasi dari India yang kredibel untuk memantau terus. Dia bilang pada intinya MUI harus memastikan jika penyembelihannya halal atau tidak.

"Kita memastikan penyembelihannnya halal, apakah bercampur najis atau tidak atau lokasi penyembelihannya terkena najis atau tidak, disamping pemerintah juga harus menjamin daging kerbau yang diimpor sesuai dengan standar daging yang dikonsumsi manusia," lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti pernah mengatakan bahwa MUI bakal mulai melakukan sertifikasi terhadap daging kerbau di India pada 20 Juli 2016. "Bulan ini mau disertifikasi MUI tanggal 20 besok," kata Djarot di Kementan, Jakarta, Senin pekan lalu.

Read More »

PKS: JANGAN SALAH TEMBAK DAN JANGAN BLOKIR SITUS DAKWAH



[beritanews33.blogspot.com] Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzammil Yusuf mengucapkan selamat kepada Komjen Suhardi Alius yang telah dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, ia menyampaikan tiga pesan kepada Suhardi.

“Selamat kepada Pak Suhardi sebagai Kepala BNPT baru. Kami mendoakan semoga Bapak dapat menjaga kepercayaan Presiden dan rakyat Indonesia untuk memberantas tindak pidana terorisme, ” ujar Muzzammil di Jakarta, Kamis, 21 Juli 2016.

Muzzammil menegaskan, PKS mendukung pemberantasan terorisme di Indonesia yang dipimpin oleh BNPT dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah serta HAM..

“PKS mendukung penanggulangan terorisme yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak melanggar konstitusi serta hak asasi manusia,“ tegasnya

Untuk itu Muzzammil berpesan pemberantasan terorisme dilakukan dengan pendekatan humanis dan tidak ada lagi kasus salah tangkap dan salah tembak dalam pemberantasan terorisme.

“Pesan pertama, kami berharap di bawah kepemimpinan beliau tidak ada lagi kasus salah tangkap dan salah tembak yang mengakibatkan adanya korban nyawa dan luka-luka. Karena tindakan itu malah kontrapoduktif dan memicu kemarahan masyarakat,” terangnya

Kedua, Muzzammil berpesan agar tidak terulang kembali pemblokiran terhadap beberapa situs dakwah yang diajukan BNPT ke Kemenkominfo tanpa konfirmasi dan klarifikasi pemilik website dan tokoh agama.

“Pemblokiran situs yang dianggap menyebarkan paham radikal tanpa konfirmasi dan klarifikasi jelas merupakan tindakan sewenang-wenang. Perlu lebih hati-hati. Undang para ahli, tokoh agama, ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan apakah kontennya memang bertentangan dengan ajaran Islam,” paparnya.

Ketiga, menurut Muzzammil, pemberantasan terorisme harus independen dan menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia.

“Tidak boleh pemberantasan kasus terorisme karena adanya pesanan atau tekanan asing atau siapapun. BNPT harus memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga marwah bangsa dan negara Indonesia.” tegasnya.
Read More »

NGERI!! Ternyata TKA China Sudah Dibekali E-KTP Palsu



[beritanews33.blogspot.com] Tenaga Kerja asal China yang ditangkap di Papua, akhir April 2016 lalu didapati memiliki kartu identitas atau E-KTP layaknya warga negara Indonesia pada umumnya. Sementara pada penangkapan pelaku judi Online di Bogor akhir Juni 2016 lalu,  31 warga negara China sebagian mengaku sebagai polisi di China



Fenomena masuknya warga negara China ke Indonesia dengan dibekali identitas sebagai warga negara Indonesia, diduga akibat server pembuatan E-KTP serta chip yang digunakan dalam E-KTP adalah buatan China. Tahun 2015, MendagriTjahjo Kumolo pun pernah menemukan ribuan E-KTP asli tapi palsu.


Adanya berbagai bukti dan temuan tentang TKA ilegal yang telah memiliki E-KTP Indonesia, bukan tak mungkin merupakan rangkaian sebuah agenda besar China untuk melakukan penguasaan terhadap Indonesia.

Mungkinkah dari 1 juta KTP yang terkumpul untuk Ahok ada beberapa di antaranya yang merupakan KTP dari TKA ilegal ini? Mengingat ketika dilakukan upaya verifikasi oleh sebuah media,pemilik KTP-KTP tersebut tak jelas keberadaannya.

Yang jelas, keberadaan TKA ilegal yang memiliki KTP ilegal sudah merupakan pelanggaran hukum serius  yang harus ditangani oleh pemerintah secara serius pula.
Read More »

Sembunyikan Narkoba di Tiang Pancang, Tantowi: Ini Bagian Dari Rencana Cina Untuk Jadikan Indonesia Negara Koloni



[beritanews33.blogspot.com]  Investasi dan pemberian utang besar China ke banyak negara di Asia, Afrika dan Eropa akhir-akhir diyakini sebagai bagian dari rencana besar negeri tirai bambu tersebut untuk menjadikan negara-negara di tiga kawasan itu sebagai pasar, lapangan pekerjaan dan koloni.

"Disadari atau tidak, kita sudah merasakan itu. Neraca perdagangan mereka dengan kita selalu surplus, sementara posisi kita tidak pernah beranjak dari minus," kata anggota Komisi 1 DPR dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, Senin 18 Juli 2016.

Menurut Tantowi, beragam persyaratan non-tarif mereka terapkan di berbagai produk andalan Indonesia dalam rangka menjaga neraca perdagangan yang pincang buat Indonesia.  Sementara di sisi lain, produk mereka melenggang bebas di Indonesia. Dan sudah bukan rahasia umum, Indonesia kebanjiran tenaga kerja tidak terampil uuntuk diperkerjakan di berbagai proyek yang mereka biayai. Influx tenaga kerja dalam jumlah besar bisa ini tentu saja berimplikasi pada keamanan negara.

"Siapa yang bisa menjamin, di tengah lemahnya sistem pengawasan kita, setelah selesainya proyek-proyek tersebut, mereka akan kembali ke negaranya? Pernahkah kita berpikir sebagai unskilled worker, gaji atau upah mereka logisnya tentu tidak besar pula. Lantas mengapa mereka mau meninggalkan negaranya jauh-jauh untuk upah yang kecil? Bahwa tujuan mereka kesini bukan semata untuk bekerja, bisa-bisa saja kan?" jelas Tantowi.

"Kemarin dan hari ini kita dihebohkan oleh berita di dalam tiang-tiang pancang yang kita impor dari China untuk keperluan proyek-proyek mereka disini, disusupi narkoba dalam jumlah besar. Tidak pernah dibayangkan oleh BNN, bahwa bahan keperluan bangunan untuk proyek-proyek yang kita butuhkan dijadikan carrier barang-barang terlarang. The other side of aid," sambung Tantowi lagi.

Tantowi yakin, hal ini juga akan berdampang pada bidang lainnya, seperti bidang hubungan luar negeri. Ia merasakan betul kegalauan pemerintah dalam bersikap kepada China terkait Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang mengabulkan gugatan Filipina dan tidak memenangkan klaim China dalam sengketa Laut China Selatan.

"Kita memang sudah mengeluarkan pernyataan namun masyarakat menilai kita terlalu soft. Sikap China yang ngotot tidak akan mematuhi putusan Pengadilan yang melandaskan putusannya pada Unclos 1982, konvensi hukum laut yang juga mereka tandatangani semestinya disikapi dengan lebih tegas namun tetap dalam tone yang tidak berpotensi merusak hubungan baik yang sudah terbina," ungkap Tantowi.

Tantowi memastikan klaim China tidak mempunyai dasar yang kuat. Wajar dan memang seharusnya PCA memenangkan gugatan Filipina.

"Sebagai salah satu negara yang mengikatkan diri pada konvensi tersebut, pemerintah kita tentu memahaminya. Mengapa kita tidak bisa lebih tegas, tentu bisa pula kita pahami. Tidak ada makan siang gratis," demikian tutur Tantowi.
Read More »

Pengamat Ungkap Kepentingan Rahasia Jokowi Dibalik Pengangkatan Gories Mere



[beritanews33.blogspot.com]   Pengangkatan Gories Mere sebagai Stafsus Presiden Joko Widodo bidang Intelijen dan keamanan disinyalir adalah upaya Jokowi agar dirinya ditakuti rakyat.

“Publik sudah mengetahui sepak terjang Gories Mere, bisa diibaratkan ia seperti LB Moerdani, dingin dan sangat ditakuti,” kata pengamat politik Muhammad Huda, akhir pekan lalu.

Kata Huda, Jokowi membutuhkan sosok Gorie Mere untuk mengendalikan orang-orang yang selama ini tidak suka kepada pemerintahan saat ini.

“Tentu saja tugas Gories Mere menjadi pusat intelijen bagi Jokowi secara pribadi dan mengawasi orang-orang bahkan rakyat yang tidak suka pada Jokowi,” papar Huda.

Huda mengatakan, Jokowi menempatkan Gories Mere untuk menakuti rakyat.

“Rakyat dibuat takut dan tidak bisa melakukan kritik kepada Jokowi,” papar Huda.

Seperti diketahui, Komjen Pol (Purn) Gories Mere menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo. Selain nama mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional (BNN) ini, Presiden Jokowi juga mengangkat Diaz Hendropriyono untuk tugas serupa.

Pengangkatan ini sempat meresahkan publik karena rekam jejak Gories yang dianggap kelam oleh sebagian pihak.

Read More »
 
Wkyes