Jokowi: Uang Kita di Luar Negeri Capai Rp11 ribu T, Kalau Gak Percaya Saya Buka Datanya, tapi Gak Dibolehin

www.beritapublic.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada kurang lebih Rp11.000 triliun uang milik masyarakat dan perusahaan Indonesia yang disimpan di luar negeri.

“Kalau ada yamg ngomong nggak percaya, saya buka datanya sekarang. Kalau diperbolehkan karena tidak diperbolehkan. Yang tahu saya, Menkeu, dirjen pajak, itu aturan mainnya,” kata Presiden saat berbicara dalam acara sosialisasi “tax amnesty” di Balikpapan, Senin (5/12).

Presiden mengatakan uang yang disimpan di luar negari sangat besar, sedangkan APBN hanya sekitar Rp2.000 triliun saja.

“Ini ada Rp11.000 triliun, bayangkan. Ngapain kita harus narik uang negara lain, uang kita sendiri ada, hanya mau atau tidak mau uang itu kita bawa ke dalam. Tapi memang syarat-syarat harus kita punyai agar yang memiliki uang merasa nyaman. membawa uangnya masuk,” ungkap Jokowi di depan 3.000 peserta sosialisasi “tax amnesty” di Hotel Platinum Balikpapan.

Sedangkan dalam periode I program “tax amnesty”, Jokowi mengungkapkan baru sekitar RP143 triliun yang melakukan repatriasi.

“Yang repatriasi baru terakhir Rp143 triliun, kecil banget, sangat kecil. Masih sangat kecil. Buat saya masih kurang, masih ada uang yang besar di luar,” kata Presiden.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan bahwa pada 2018 akan terjadi keterbukaan informasi keuangan di dunia, yakni keterbukaan pertukaran informasi antar negara di dunia.

“2018 semua negara akan tanda tangan untuk blak-blakan semua. Jadi sekarang ini saatnya kita untuk terbuka tapi ada amnesti pajak yang bayar tebusannya masih murah sekali,” kata Jokowi.

Presiden mengungkapan dalam program tax amnesty ini Indonesia hanya mengenakan denda 3 persen dari total pajak yang tertunggak sedangkan negara lain masih 25-30 persen.

Kita ini memang pemaaf kok, kata Presiden yang didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Sumarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anjung, Ketua OJK Mulaiman D Hadad serta Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. [akt]

Read More »

Pengumuman ! Tahun Depan Harga Rokok Naik 30%

beritapublic.com - Harga rokok di Jawa Timur akan naik signifikan.Pasalnya, para pelaku industri rokok sudah berancang-ancang menaikkan harga jual rokok. Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar mengatakan, kenaikan harga rokok mencapai 25–30 persen di Jawa Timur Kenaikan tersebut merupakan respons terhadap melesatnya tarif cukai rokok sebesar 10,54 persen pada 1 Januari.

’’Untuk setiap perusahaan, kenaikannya berbeda-beda, tetapi rata-rata di angka tersebut,’’ katanya, Minggu (20/11).

Kenaikan harga rokok mulai berlaku pada Februari 2017. Pada Januari, produsen rokok masih menggunakan pita cukai lama. Sebab, pembelian cukai untuk Januari bisa dilakukan pada Desember.

Kenaikan harga rokok 25–30 persen sudah memperhitungkan melesatnya pajak penjualan sebesar 8,9 persen, cukai (10,54 persen), harga bahan baku, dan upah minimum regional.

’’Dari total harga jual rokok, sebanyak 65 persen menjadi pendapatan bagi negara,’’ jelas Sulami.

Industri rokok, tutur Sulami, harus membayar pajak penjualan, pajak penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 29, serta pita cukai rokok.

’’Peran industri hasil tembakau ke pendapatan negara sangat penting,’’ ucapnya.

Industri rokok, imbuhnya, berharap pemerintah tidak menaikkan pajak penjualan dari 8,9 menjadi sepuluh persen. Rencananya, pemerintah menaikkan PPN rokok secara bertahap. Tahun depan, kenaikan mencapai 8,9 persen. Sedangkan pada 2018 mencapai 9,1 persen. Karena itu, industri berharap kenaikan PPN dapat bertahan di angka 9,1 persen. 

”Jangan sampai naik lagi menjadi sepuluh persen,” harapnya.

Industri pengolahan tembakau di Jawa Timur saat ini mengalami penurunan produksi 14,44 persen.

’’Pangsa pasar rokok di Jatim mengalami penurunan sebesar satu persen. Ini salah satunya merupakan imbas kenaikan tarif cukai rata-rata tahun ini yang naik sekitar 15 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, secara nasional, industri hasil tembakau mengalami penurunan pangsa pasar sebesar 1,2 persen sampai triwulan ketiga tahun ini. Total, produksi rokok nasional sampai triwulan ketiga tahun ini mencapai 229,7 miliar batang.

Angka tersebut mengalami penurunan ketimbang produksi rokok pada periode yang sama tahun lalu, yakni 232,5 miliar batang.

Penurunan paling tajam di SKT dengan total produksi 43,71 miliar batang sampai triwulan ketiga 2015 menjadi 40,87 miliar batang di periode yang sama tahun ini.[jpnn]

Read More »

Aksi Rush Money, Kemenkeu Khawatir Berdampak Krisis Ekonomi

beritapublic.com - Kekecewaan publik muslim terhadap kasus hukum penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak hanya melakukan aksi beli Islam tapi juga berencana melakukan aksi rush money.

Aksi rush money adalah keadaan saat masyarakat mengambil simpanan uang di bank secara serempak. Kondisi ini dianggap oleh pemerintah sangat membahayakan dan bisa memicu krisis. Maka pihak Kementerian Keuangan meminta masyarakat jangan sampai melakukan rush money.

Penanggung jawab sektor fiskal ini menyebut, dampak dari rush money lebih membahayakan dibanding manfaatnya. “Akibat rush money ini, perbankan bisa terkena krisis jika banyak yang menarik uang,” kata pihak Kemenkeu saat dikutip dari laman twitter resmi Kemenkeu, Minggu (20/11).

Selain itu, lanjutnya, dampak lainnya akan dapat memicu kepanikan publik. “Dan dampak fatalnya, tentu saja akan menyebabkan krisis ekonomi. Kalau begitu, kita sendiri yang rugi.”

Pihak Kemenkeu pun meminta, agar masyarakat terutama nasabah perbankan tetap tenang dan tak usah panik untuk menyikapi ajakan rush money ini. “Jadi masyarakat tetap tenang dan tak perlu menarik uang dari bank. Serta masyarakat tetap mau menabung di bank seperti biasa.”

“Juga, ajak orang lain yang nasabah bank, agar tak melakukan rush money tersebut.”

Namun demikian, rencana aksi rush money pada 25 November 2016 nanti, Kemenkeu menuding ada oknum yang tak bertanggung jawab di balik gerakan rush money ini. “Kenapa ada rush money? Ini ada oknum yang punya kepentingan untuk mengganggu stabilitas ekonomi.”

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuding ajakan di media sosial itu seolah-olah bertujuan untuk menuntut proses hukum terhadap Ahok.

“Namun kami lihat, aksi ini memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar menyalurkan aspirasi,” tudingnya di Istana Negara, ditulis Minggu (20/11).

Bahkan menurut Menkeu, aksi ini akan merusak kepentingan masyarakat miskin dan mengganggu stabilisasi sektor keuangan.

“Dan stabilisasi keuangan itu sangat berhubungan erat dengan upaya pemerintah ciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan. Jari saya kira, aksi itu (rush money) sangat bertentangan erat dengan yang mereka tuju kan?”

Untuk itu, ia berharap, masyarakat tidak terpengaruh dengan gerakan tersebut. Karena yang akan terkena dampaknya pertama kali itu adalah masyarakat kecil.

“Saya tak percaya bahwa masyarakat umum ingin membahayakan (ekonomi nasional) terutama masyarakat kecil. Karena yang terkena lebih dulu apabila terjadi ketidakstabilan, ya masyarakat kecil,” kata Menkeu.

Soal kasus penista agama Ahok sendiri, Menkeu bilang, saat ini kepolisian sudah memproses kasus tersebut dan Ahok pun sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kasusnya kan sedang diproses kepolisian. Dia (Ahok) sudah tersangka.” [akt]

Read More »

Wacana Rush Money Kian Mencuat, Pelaku Industri Keuangan Mulai Waspada

beritapublic.com - Wacana untuk melakukan aksi penarikan uang secara besar-besaran dengan serentak pada tanggal 25 November 2016 nanti, sepertinya membuat pelaku industri keuangan terutama dari perbankan mulai waspada.

Rencana ini kabarnya diangkat oleh kelompok muslim yang ingin melakukan rush money, karena merasa kecewa dengan penyelesaian kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.

Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Namun sikap kepolisian itu dirasa masih belum memuaskan. Karena mestinya Ahok itu ditahan.

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Togar Pasaribu, sejauh ini jika pun ada rush money tak akan berdampak ke industri asuransi, terutama asuransi jiwa. Meski begitu, antisipasi tetap harus ada seperti pelaku perbakan.

“Jadi, kalau pun ada rush money, dampaknya juga tak akan terasa besar ke industri asuransi jiwa. Justru sektor perbankan yang harus mengantisipasi keadaan itu,” ujar Togar saat dihubungi di Jakarta, Minggu (20/11).

Apalagi memang, kata dia, jika aksi ini betul-betul terjadi tak akan dilakukan secara masif. Paling menurut dia, penarikan dana itu hanya dilakukan secara orang per orang saja. “Saya sih menduga kalau ada (rush money) tidak langsung banyak. Mestinya publik jangan panik. Kami sendiri (di AAJI) tak panik, sekalipun tetap antisipasi. Tapi ya pihak perbankan yang harus antispasi.”

Secara keseluruhan, kata dia, adanya rush money itu hanya sebuah isu semata. “Kemungkinan hanya isu ya. Mestinya sih pihak lain jangan terpancing.”

Sementara pihak perbankan merasa khawatir adanya rencana aksi rush money ini. Disebutkan mantan Ketua Umum Perhimpunan Perbankan Nasional Sigit Pramono, wacana rush money itu sangat membahayakan bagi industri perbankan.

Saking bahayanya, kata dia, aparat penegak hukum harus mencari sumber penyebar isu atau pihak yang mengajak isu rush money tersebut.

“Bagi saya, penegak hukum harus menanggapi (isu rush money) dan penghasut rush money segera diusut dan ditangkap,” pinta mantan bankir PT BCA Tbk ini.

Dia menegaskan, ajakan serupa memang pernah terjadi pada saat krisis ekonomi tahun 2008 silam. Kala itu, ada oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarkan pesan singkat (SMS) agar masyarakat menarik dananya dari bank.

Bagi pihak perbankan sendiri, kata dia, perlu mengantisipasinya. “Itu (rush money) membahayakan sekali. Tapi saya yakin orang yang tahu persoalan ini pasti enggak akan percaya dan ikuti ajakan itu,” kata Sigit. [aktual]

Read More »

Kisruh Program Sejuta Rumah, Ketika Pengembang Mulai Membangkang dan Dana Tak Kunjung Datang

[beritanews33.blogspot.com] Program sejuta rumah di era Joko Widodo-Jusuf Kalla, jalan terus. Sampai 4 Agustus 2016 terbangun 230.802 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non-MBR.

Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Rumah Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Baby Setiawati Dipokusumo mengatakan, realisasi rumah baru untuk MBR sebanyak 179.718 unit.

"Sementara targetnya 700.000 unit. Sementara rumah non MBR terbangun 51.084 unit rumah, targetnya 300.000 unit rumah," papar Baby melalui rilis kepada media di Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2016.

Angka tersebut tercatat dari datatan perbankan atas pengajuan KPR subsidi dan nonsubsidi. Baik perbankan di pusat maupun daerah, serta data pembangunan melalui APBN dan rencana melalui APBD.

Baby mengemukakan, kendala yang masih dirasakan pengembang dalam merealisasikan program sejuta rumah adalah masalah klasik yakni suplai dan penyediaan lahan. Alhasil, perumahan yang dibangun berada di lokasi yang kurang strategis, karena mahalnya lahan.

Sandungan lainnya, lanjut Baby, masih banyak regulasi atau perizinan yang harus dipenuhi pengembang. Belum lagi tumpang tindihnya peraturan daerah dengan pemerintah pusat.

Padahal,  Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 3/2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan belum diimplementasikan dengan baik di daerah. Beleid ini diharapkan memberikan kemudahan bagi pengembang untuk membangun perumahan, sehingga terealisasi sejuta rumah.

"Dibutuhkan kepedulian dari semua pemangku kepentingan dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah," papar Baby.

Agar program ini bisa sukses, lanjut Baby, Kementerian PUPR terus berupaya mencari solusinya. Termasuk mencari sumber pendanaan untuk pembiayaan program Sejuta Rumah di luar APBN.

"Dibutuhkan dana jangka panjang yang cukup besar dari pasar modal dalam mendukung penerbitan KPR yang terjangkau. Untuk itu perlu penguatan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (secondary mortgage corporation) dalam mengakses dana jangka panjang dari pasar modal sekaligus pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan (secondary mortgage market", tutup Baby.

Read More »

Singapura Jegal Tax Amnesty, Bukti Ada Dana Besar Pengemplang Pajak Indonesia yang Disimpan di Singapura

[beritanews33.blogspot.com] Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Roesan Roeslani menyebut tindakan Singapura untuk menjegal rencana pengampunan pajak atau tax amnesty yang dilakukan Pemerintah Indonesia, mengindikasikan banyak uang WNI di negera itu.

"Kalau pengusaha lihatnya, mereka mau berusaha ya biarin saja sah-sah aja. Tapi kalau buat kita, seperti yang dikatakan Pak Jusuf Kalla sampaikan dengan Singapura coba menahan tax amnesty Indonesia, artinya memang ada dana signifikan. Kalau tidak mereka enggak akan memberikan insentif kepada para pengusaha, khususnya pengusaha-pengusaha besar," kata Roesan usai acara Sosialisasi Pengampunan Pajak, di Kementerian Keuangan, Kamis, 21 Juli 2017.

Kata Roesan tawaran yang diberikan Pemerintah Singapura memang sangat menarik, khususnya untuk uang hasil deklarasi, dimana Pemerintah Singapura akan membayarkan uang tebusan deklarasi kepada Pemerintah Indonesia, namun dengan syarat uang pengusah tersebut masih di Singapura.

"Dia (Singapura) udah deklarasi saja duitnya, tapi tetap di Singapura dan tebusan deklarasinya 4% mereka (Singapura) yang bayarkan. Jadi itu memang sudah ditawarkan oleh bank-banj besar di Singapura," ungkap Roesan.

Dirinya pun sudah melakukan pertemuan dengan Kadin Singapura, untuk membicarakan hal ini, namun tentunya Kadin Singapura tetap membela negaranya. Bagi Roesan yang terpenting adalah uang yang ada di Singapura kembali ke Indonesia, untuk membangun ekonomi Indonesia.

"Sebetulnya kita baru bertemu KADIN Singapura, dengan ketuanya, kalau mereka bilang, mereka belain negaranya, sama juga saya membela negara saya dengan sepenuh hati, saya mengatakan ini kan insentif dimana kita juga ingin bangun negara kita juga.  Selama ini kan udah banyak nih duit dari Indonesia, jadi sekarang udah saatnya duitnya balik ke Indonesia untuk pembangunan negara kita. Dan mereka bilang, namanya usaha ya sudahlah kita lihatnya sah sah saja," tandasnya.

Read More »